Beranda Berita UMKM Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan PGI Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial di Gereja

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan PGI Perkuat Perlindungan Jaminan Sosial di Gereja

Oleh Creapin SH - 23/12/2025, 4:43 am

Daftar isi:

[Sembunyikan] [Tampilkan]

Langkah Strategis untuk Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja
Peran PGI dalam Mendorong Kesejahteraan Anggota
Upaya Bersama dalam Meningkatkan Kesadaran akan Jaminan Sosial

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menandai langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial bagi Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan semakin banyak pekerja di sektor keagamaan yang merasakan manfaat dari program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditawarkan.

Eko Nugriyanto, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menekankan pentingnya perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan keagamaan. Nilai-nilai sosio-spiritual yang dijunjung dalam lingkungan gereja tersebut sangat selaras dengan upaya pemerintah untuk memastikan semua individu terlindungi dari risiko pekerjaan.

Penandatanganan PKS ini turut disambut baik oleh PGI, dengan harapan bahwa perlindungan ini dapat menambah rasa aman dan mendukung Pendeta dan para pekerja dalam menjalankan tugasnya. Melalui sosialisasi yang akan dilakukan, diharapkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat di kalangan pekerja gereja.

Langkah Strategis untuk Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja

Melalui PKS ini, BPJS Ketenagakerjaan dan PGI menggarisbawahi komitmen untuk memperluas akses jaminan sosial ketenagakerjaan. Kesepakatan ini memberikan penekanan pada edukasi mengenai pentingnya jaminan sosial bagi Pendeta dan pekerja dalam menjalankan fungsi sosial mereka.

Dengan awalan iuran terjangkau yang dimulai dari Rp 16.800 per bulan, program ini dirancang untuk mencakup semua kategori pekerja, baik yang berstatus penerima upah maupun bukan. Seiring berjalannya waktu, diharapkan lebih banyak individu dalam komunitas gereja yang terdaftar sebagai peserta aktif dan mendapat perlindungan dari potensi risiko kerja.

Pelindungan yang diberikan tidak hanya selama jam kerja, tetapi juga mencakup perjalanan menuju tempat kerja dan kembali. Langkah ini berfungsi untuk menjawab kebutuhan mendasar dalam menjaga kesejahteraan para Pendeta dan pekerja di situasi yang sering kali tidak menentu.

Peran PGI dalam Mendorong Kesejahteraan Anggota

Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, selaku Ketua Umum PGI, menekankan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi Pendeta dan pekerja di lingkungan gereja. Dalam pandangannya, langkah ini adalah pengakuan akan kontribusi berharga mereka dalam masyarakat.

Dengan adanya kerja sama ini, para Pendeta diberikan kenyamanan untuk berkarya tanpa harus khawatir terhadap risiko yang bisa terjadi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diharapkan menjadikan pelayanan mereka lebih optimal dan fokus pada pengembangan spiritual jemaat.

Jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan kelegaan pikiran bagi para Pendeta, sehingga mereka dapat lebih menghabiskan waktu untuk melayani dengan penuh dedikasi. Diharapkan, langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dalam setiap jemaat gereja.

Upaya Bersama dalam Meningkatkan Kesadaran akan Jaminan Sosial

Penandatanganan PKS ini juga membuka jalan bagi sosialisasi yang lebih luas mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan gereja-gereja anggota PGI. Kedepannya, BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan PGI untuk menyelenggarakan program edukasi yang menarik, guna meningkatkan pemahaman para pekerja dan Pendeta tentang manfaat jaminan sosial.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi gereja dalam mendaftarkan anggotanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan informasi mengenai jaminan sosial akan sampai ke seluruh lapisan masyarakat yang terlibat.

Kerja sama ini menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga agama dapat bersinergi dalam memperkuat sistem jaminan sosial secara inklusif. Melalui pendidikan dan advokasi, diharapkan semakin banyak orang yang sadar akan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan di tempat kerja.