Perpanjangan Operasi Modifikasi Cuaca Jatim hingga Akhir Januari 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah strategis dengan memperpanjang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga akhir Januari 2026. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda mengenai potensi cuaca ekstrem yang akan melanda wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa perpanjangan OMC ini merupakan arahan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dengan adanya langkah ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana yang diakibatkan oleh cuaca buruk.

Operasi Modifikasi Cuaca yang telah dimulai sejak 1 Januari 2026 ini sudah dilaksanakan dalam tujuh sorti. Area yang menjadi sasaran operasi mencakup wilayah selatan Jawa Timur, selatan Pulau Madura, serta beberapa lokasi di bagian barat provinsi ini.

Untuk mendukung pelaksanaan OMC, BPBD Jawa Timur juga bekerja sama dengan berbagai pemerintah kabupaten dan kota serta organisasi perangkat daerah (OPD). Berbagai langkah mitigasi telah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana alam.

Mitigasi tersebut mencakup normalisasi serta pembersihan sungai, kesiapsiagaan peralatan, dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat. Semua langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan bencana hidrometeorologi dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Pentingnya Operasi Modifikasi Cuaca di Jawa Timur

OMC merupakan salah satu upaya yang penting dalam penanganan cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi. Dengan teknologi modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan dapat dikelola agar tidak mengakibatkan bencana seperti banjir atau longsor.

Sejak pelaksanaan OMC, BPBD Jawa Timur telah mencatat berbagai kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2025. Tercatat ada 531 kejadian bencana yang sebagian besar adalah bencana hidrometeorologi, dengan banjir menjadi yang paling banyak terjadi.

Banjir mencatatkan 149 kejadian, diikuti oleh angin kencang dengan 147 kejadian dan tanah longsor sebanyak 21 kejadian. Ini menunjukkan bahwa dampak dari cuaca ekstrem sangat signifikan di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan laporan BMKG, potensi cuaca ekstrem akan terus terjadi hingga Februari 2026. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu bersiap menghadapi kondisi ini dengan langkah-langkah mitigasi yang lebih baik.

Untuk itu, koordinasi antara BPBD, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi akibat cuaca buruk ini.

Peran BMKG dalam Peringatan Cuaca Ekstrem

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki peran vital dalam memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca. Peringatan cuaca ekstrem disampaikan untuk mendorong pemerintah daerah segera mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut BMKG Juanda, sebagian besar daerah di Jawa Timur akan memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari 2026. Curah hujan yang diperkirakan akan mencapai sekitar 58 persen, berpotensi menimbulkan bencana jika tidak diantisipasi dengan baik.

Prakirawan BMKG, Restina Wardhani, juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap potensi bencana yang bisa terjadi, terutama saat cuaca buruk melanda siang atau malam hari.

Kondisi cuaca ekstrem ini diperparah oleh aktifnya Monsun Asia serta gangguan atmosfer yang dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan konvektif yang masif, sehingga berpotensi menimbulkan hujan lebat.

BMKG juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menghadapi berbagai kondisi cuaca, untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan mereka terhadap bencana.

Langkah-Langkah Mitigasi untuk Mengurangi Risiko Bencana

BPBD Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota telah merancang langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Ini termasuk normalisasi sungai yang tersumbat serta pembersihan saluran air agar tidak terhambat oleh sedimentasi.

Kesiapsiagaan personel juga menjadi fokus, di mana pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan para relawan dalam menangani bencana. Langkah ini bertujuan agar ketika bencana terjadi, respons bisa lebih cepat dan tepat.

Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat sangat penting untuk membangun ketahanan komunitas. Masyarakat diajarkan mengenai bagaimana merencanakan evakuasi dan menyiapkan alat atau bahan yang dibutuhkan saat bencana datang.

Dengan semua langkah ini, diharapkan bahwa dampak dari bencana hidrometeorologi dapat ditekan serendah mungkin. Keterlibatan aktif masyarakat juga diperlukan dalam proses mitigasi ini.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup dalam implementasi strategi-strategi mitigasi yang telah direncanakan.