Polri di Bawah Kementerian Rentan Terhadap Intervensi Politik
Daftar isi:
Perdebatan mengenai posisi dan struktur kepolisian di Indonesia menjadi sorotan banyak pihak, terutama menjelang reformasi besar-besaran. Salah satu suara yang terdengar adalah dari anggota Komisi Kepolisian Nasional, Mochammad Choirul Anam, yang mengkhawatirkan intervensi politik jika Polri diletakkan di bawah kementerian.
Menurut Anam, posisi terbaik bagi Polri adalah di bawah presiden, sehingga dapat menjaga independensinya dan terhindar dari pengaruh politik yang kuat.
Gagasan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri. Anam mempertanyakan seriusnya perubahan tersebut karena dapat mendatangkan risiko bagi stabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian di Indonesia. Kekhawatiran ini bermula dari pengalaman sejarah yang sering memperlihatkan kepolisian terjebak dalam isu politik.
Dalam pandangannya, Polri sebaiknya beroperasi secara mandiri dan tidak terikat oleh struktur kementerian. Anam menekankan bahwa kepolisian dan militer memiliki fungsi yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan dalam hal pengelolaan dan komando. Kejelasan yang terpisah akan mencegah masalah yang lebih besar di kemudian hari.
Baca Juga:
Pentingnya Independensi dalam Struktur Kepolisian Indonesia
Independensi dalam struktur kepolisian sangat penting agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil. Apabila Polri berada di bawah kementerian, akan ada pengaruh politik yang berpotensi mengubah fungsi utama mereka dalam menjaga keamanan. Anam menegaskan bahwa intervensi politik akan semakin besar jika kepolisian menjadi bagian dari kementerian.
Dengan demikian, perlu ada suatu sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola Polri, tanpa ada campur tangan politik dari pihak mana pun.
Keberadaan kementerian yang menaungi Polri bisa menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan antara lembaga ini dan pemerintah. Anam menegaskan bahwa tata kelola yang diinginkan harus bersifat profesional dan humanis, sehingga rakyat merasa aman akan keberadaan hukum dan ketertiban. Polri harus dapat beroperasi tanpa tekanan agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik.
Dalam konteks ini, Anam menawarkan solusi untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam kepolisian. Dia berharap bahwa langkah-langkah ini dapat dilakukan tanpa mengubah struktur yang sudah ada sekarang, hingga mencapai hasil yang diinginkan. Penting bagi masyarakat untuk melihat transparansi dalam penegakan hukum dan integritas dari aparatur kepolisian.
Baca Juga:
Perbandingan dengan Struktur TNI dan Alasan Berbeda
Dalam diskusi ini, Anam juga berusaha menggarisbawahi perbedaan mendasar antara Polri dan TNI. Jika TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan, hal ini berkaitan erat dengan tugas dan otoritas yang penuh di bidang pertahanan negara. Namun, seperti yang Anam katakan, pengelolaan Polri tidak bisa diartikan dengan cara yang sama.
Dari segi fungsional, Polri lebih berfokus pada penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan fungsi pertahanan.
Namun, situasi ini memerlukan kesadaran akan realitas politis yang ada. Harus ada upaya untuk menjaga agar Polri tetap independen sekaligus berfungsi dengan baik di bawah pemerintahan yang ada. Kementerian Pertahanan dan Polri memiliki otoritas dan tujuan yang berbeda meskipun keduanya beroperasi dalam ranah keamanan negara.
Dengan memisahkan kepolisian dari kementerian, diharapkan bisa terwujud sebuah lembaga yang lebih profesional dan terbebas dari intervensi yang tidak perlu. Ada kebutuhan mendesak untuk merancang struktur yang jelas dan transparan dalam pengelolaan Polri, yang terkait langsung dengan cara organisasi ini menjalankan fungsi utamanya di masyarakat.
Baca Juga:
Menghadapi Reformasi dan Tantangan yang Ada
Reformasi Polri tidak hanya tentang struktur organisasi, tetapi juga bagaimana elemen-elemen dalam sistem kepolisian berfungsi. Masyarakat perlu melihat kepolisian sebagai institusi yang bersih dari praktik korupsi dan politik. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi sebelum mencapai ideal ini.
Upaya untuk memisahkan urusan polisi dari pengaruh langsung kementerian adalah salah satu langkah penting ke arah sana. Tanpa tindakan reformasi yang konkret, kekhawatiran akan intervensi politik hanya akan semakin meningkat.
Penting untuk membangun budaya organisasi yang profesional dan responsif. Hal ini akan melibatkan pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Polri. Anam berharap bahwa jika Polri tetap dikelola secara mandiri, proses pembelajaran dan profesionalisme dapat lebih terjaga.
Di sisi lain, ada harapan bahwa transparansi dalam tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat akan menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan kepercayaan yang terbangun, masyarakat akan lebih mendukung tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung dan penegak hukum yang adil.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
