Pooling Fund Bencana Diluncurkan untuk Atasi Pendanaan Bencana di Indonesia

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup memperkenalkan sebuah inovasi yang menarik dalam bidang penanggulangan bencana, yaitu Pooling Fund Bencana. Inisiatif ini merupakan langkah pionir dalam mendesain sistem pendanaan yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh negara saat bencana terjadi.

Acara Asia Disaster Management and Civil Protection Conference (ADEXCO) 2025 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, menjadi saksi peluncuran ide brilian ini pada tanggal 10-13 September 2025. Melalui Pooling Fund Bencana, diharapkan akan tercipta sinergi antara berbagai sumber pengelolaan dana untuk penanganan bencana yang lebih efektif.

Direktur Utama badan tersebut, Joko Tri Haryanto, menegaskan bahwa skema ini merupakan jawaban terhadap keterbatasan pendekatan konvensional yang selama ini lebih mengandalkan dana dari APBN atau APBD. Dengan alternatif pendanaan yang lebih inovatif, diharapkan penanggulangan bencana bisa menjadi lebih responsif dan tepat sasaran.

Baca Juga:

Praperadilan Nadiem Terhenti dan Dukungan untuk Delpedro Cs

Pentingnya Inovasi dalam Pendanaan Penanggulangan Bencana

Pendanaan dalam penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tapi juga bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan. Pooling Fund Bencana hadir sebagai solusi permanen untuk menciptakan sistem pendanaan yang berkelanjutan dan efisien. Dengan pendekatan ini, dana yang terkumpul diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk berbagai kebutuhan saat bencana terjadi.

Salah satu keunggulan dari PFB adalah kemampuannya untuk memberikan dana tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam situasi darurat, setiap detik sangat berharga, dan kemampuan untuk mengakses dana dengan cepat akan sangat mempengaruhi efektivitas penanganan bencana.

Selain itu, PFB juga akan fokus pada teknis pengelolaan risiko yang lebih baik, mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat bencana melalui investasi yang strategis. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Baca Juga:

Hashim Ungkap Prabowo Diketahui Ditawarkan Suap Rp16,5 Triliun

Proses Pengelolaan Dana dalam Pooling Fund Bencana

Pengelolaan dana dalam PFB akan melalui instrumen jangka panjang dan jangka pendek yang aman. Hal ini penting untuk menjaga agar dana tersebut tetap berfungsi untuk tujuan aslinya. Dengan pengelolaan yang hati-hati, diharapkan tidak ada dana yang terbuang sia-sia dan setiap rupiah dapat memberikan manfaat yang besar.

Setiap dana yang terkumpul akan dipilih secara selektif untuk diinvestasikan. Berbagai instrumen keuangan yang ada kini akan digunakan untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi dapat diatasi secara efektif. Ini merupakan pendekatan yang tidak biasa, tetapi sangat menjanjikan untuk masa depan penanggulangan bencana.

Memastikan bahwa setiap langkah dalam proses ini dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas juga merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan untuk kepentingan bersama.

Baca Juga:

Empat Orang di Bone Dibebaskan Setelah Barang Bukti Sabu Ternyata Adalah Garam

Manfaat Jangka Panjang bagi Masyarakat dan Lingkungan

PFB tidak hanya menargetkan penanggulangan dalam fase bencana, tetapi juga dalam persiapan dan mitigasi. Ini adalah langkah maju dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap berbagai kemungkinan bencana di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif, masyarakat diharapkan dapat lebih siap dalam menghadapi risiko yang ada.

Inovasi semacam ini diharapkan bisa menginspirasi negara lain untuk mengikuti jejak Indonesia. Ketika negara lain melihat keberhasilan PFB, mereka mungkin akan mengadaptasi model ini atau mengembangkan inisiatif serupa di negara masing-masing. Ini akan membawa dampak positif tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.

Penting untuk diperhatikan bahwa penerapan PFB akan berjalan beriringan dengan upaya pemulihan pasca bencana yang sudah ada. Ini tidak menggantikan mekanisme yang sudah ada, tetapi justru melengkapi dan memperkuat sistem yang ada. Dengan demikian, keamanan dan perlindungan masyarakat akan terus terjaga.

Baca Juga:

Gagal Memahami Pasal 33 UUD