Ribuan Petani Akan Melakukan Aksi di Depan DPR Tanggal 24 September
Daftar isi:
Ribuan petani di seluruh Indonesia bersiap untuk merayakan Hari Tani yang akan jatuh pada 24 September mendatang. Mereka akan melakukan aksi demonstrasi di berbagai lokasi untuk menuntut pemerintah menyelesaikan 24 masalah struktural agraria yang sudah lama diabaikan.
Dalam peringatan ini, sekitar 12 ribu petani direncanakan akan berkumpul di Jakarta, sementara 13 ribu lainnya akan melakukan aksi serentak di berbagai daerah. Tujuan utama dari aksi ini adalah untuk mendesak pemerintah agar menjalankan reforma agraria yang belum memadai selama 65 tahun setelah disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960.
“Melalui aksi ini, kami ingin membawa 24 masalah struktural yang telah mengguncang sektor agraria di Indonesia selama bertahun-tahun ke perhatian pemerintah,” ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika. Aksi ini merupakan suara kolektif para petani untuk menyampaikan tuntutan penting demi kepentingan mereka.
Baca Juga:
Aksi Afirmasi: Suara Petani yang Tak Terdengar
Pada hari demonstrasi, para petani akan bergabung dengan gerakan buruh, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil lainnya di depan Gedung DPR RI. Mereka akan menyuarakan tuntutan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki situasi agraria yang kian memburuk.
Di Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, hingga Manado, aksi serentak akan diadakan dengan tujuan yang sama. Dewi menyatakan bahwa segala upaya yang dilakukan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) selama pemerintahan Joko Widodo terbukti gagal untuk mengatasi masalah agraria yang mengakar.
Menurutnya, ketimpangan penguasaan tanah semakin parah, di mana satu persen elit menguasai 58 persen dari total tanah yang ada. Sementara itu, 99 persen penduduk hanya bisa berebut untuk mendapatkan sisa tanah yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat mencolok dalam penguasaan sumber daya alam di Indonesia.
Baca Juga:
Krisis Agraria: Konsekuensi dan Penyebabnya
Saat ini, Indonesia mengalami krisis agraria yang mengakibatkan konflik meluas dengan total mencapai 7,4 juta hektar tanah yang terlibat. Akibatnya, sebanyak 1,8 juta keluarga terpaksa kehilangan tanah mereka yang menjadi sumber nafkah sehari-hari.
Konflik ini tidak hanya disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam implementasi reforma agraria, tetapi juga dipicu oleh proyek investasi besar yang tak terelakkan. Proyek-proyek besar sering kali merampas tanah petani dan menghancurkan mata pencaharian masyarakat lokal.
Fenomena militerisasi pangan dan keberadaan bank tanah menjadi isu yang meresahkan, di mana tanah-tanah produktif sering kali dialokasikan kepada pengusaha besar. Hal ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap sumber daya yang sebelumnya mereka nikmati.
Baca Juga:
Pencapaian Pertanian dan Tantangannya di Indonesia
Di saat yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keberhasilan berbagai program strategis pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, beberapa hasil positif sudah terlihat, seperti peningkatan produksi beras yang diproyeksikan mencapai 34 juta ton pada 2025.
Dalam Rapat Kerja dengan DPD RI, Amran menunjukkan data-data yang menggembirakan mengenai pertumbuhan sektor pertanian yang terus meningkat. Bahkan, sektor ini tercatat tumbuh hingga 10,52 persen dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan langkah signifikan dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan petani di tanah air.
Namun, berbagai pencapaian ini tidak bisa menutupi kenyataan pahit yang dialami oleh petani kecil yang terus berjuang untuk mendapatkan hak mereka. Dalam konteks ini, nilai tukar petani (NTP) yang mengalami peningkatan menjelang 123,57, juga menjadi ironi di tengah ketimpangan yang ada.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now
Selanjutnya
Resep Roti Ayam Renyah Dibuat dengan 2 Cara
Artikel Terkait
