Harga Beras Menurun Sementara Minyakita dan Telur Mengalami Kenaikan
Daftar isi:
Pemerintah melalui Perum Bulog melaporkan bahwa harga beras secara umum mengalami penurunan menjelang musim Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Namun, terdapat beberapa komoditas lain yang mengalami lonjakan harga, seperti minyak goreng dan telur ayam ras, yang membuat masyarakat khawatir terhadap stabilitas harga pangan.
Pengamatan harga ini diambil berdasarkan hasil inspeksi yang dilakukan oleh Bulog, bersama Satuan Tugas Pangan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Tujuan dari inspeksi ini adalah memastikan ketersediaan dan harga pangan penting tetap terjangkau bagi masyarakat luas.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan pentingnya melakukan pemantauan menyeluruh terhadap berbagai komoditas pangan. Dari beras hingga cabai, semua ini merupakan fokus utama dalam memantau ketersediaan dan harga pangan di lapangan.
Melalui aktifitas ini, Bulog berupaya untuk memastikan bahwa komoditas pangan yang dijual di masyarakat tidak lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ahmad Rizal menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan menunjukkan bahwa harga beras sangat stabil dan hampir semuanya berada di bawah HET yang telah ditetapkan.
Data Pemantauan Harga Pangan di Seluruh Indonesia
Dari hasil pemantauan di pasar, harga beras medium dan premium terpantau berada di bawah HET. Untuk beras medium yang HET-nya ditetapkan Rp 13.500 per kg, rata-rata harga di lapangan terbilang di bawah Rp 13.000 per kg.
Sementara itu, untuk beras premium dengan HET Rp 14.900 per kg, harga yang berlaku di pasar rata-rata juga berada di bawah Rp 14.000 per kg. Hal ini menunjukkan kestabilan harga yang positif di tengah tekanan inflasi yang terjadi di sektor lainnya.
Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Bulog juga terpantau dijual sesuai dengan ketentuan pemerintah di angka Rp 12.500 per kg. Hal ini menandakan bahwa Bulog masih berkomitmen menjaga harga pangan agar tetap terjangkau.
Rizal mengingatkan akan efektivitas beras SPHP sebagai instrumen dalam mengendalikan harga dan inflasi pangan. Keberadaan beras tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokoknya.
Stok Beras dan Penyaluran yang Cukup Memadai
Hingga saat ini, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai angka sekitar 792 ribu ton ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran ini didukung oleh kondisi stok beras yang sangat memadai, yakni Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 3,3 juta ton.
Dengan stok yang memadai ini, pemerintah mampu menjamin ketersediaan beras nasional hingga awal tahun 2026. Ketersediaan ini menjadi sangat penting di tengah situasi ekonomi yang volatile dan tingginya beberapa komoditas pangan lainnya.
Rizal menambahkan bahwa keberadaan stok ini tidak hanya menjamin ketersediaan makanan, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat. Stabilitas harga bisa terjaga jika semua komponen dari hulu ke hilir saling berfungsi dengan baik.
Sementara itu, pemerintah juga berupaya untuk membangun kolaborasi dengan para petani dan produsen pangan lainnya untuk meningkatkan produksi lokal. Dengan demikian, diharapkan ketergantungan terhadap impor pangan dapat berkurang, memperkuat kemandirian pangan nasional.
Pentingnya Kerjasama Antar Stakeholder dalam Pengendalian Harga
Pemantauan harga pangan ini melibatkan berbagai pihak, tidak hanya Bulog. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, petani, pedagang, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Setiap stakeholder memiliki peran penting dalam ekosistem pangan, di mana semua pihak diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, komunikasi yang efektif menjadi sangat penting untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.
Keberhasilan dalam pengendalian harga pangan bukan saja akan berdampak positif bagi ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat harus merasa aman dan nyaman dengan harga pangan yang wajar dan terjangkau.
Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan yang ada sangat diperlukan. Dengan demikian, pemerintah dapat dengan cepat menanggapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan.
Penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya spekulasi dan permainan harga di pasar. Masyarakat dan pemerintah perlu bersinergi untuk memitigasi berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu kestabilan harga pangan.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now









