Kucurkan Rp 200 Triliun, Pengusaha Minta Insentif Kredit Motor Listrik dari Menkeu
Daftar isi:
Pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia tampak menjanjikan, terutama dengan adanya kebijakan pemerintah terkini. Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebanyak 350.000 unit rumah subsidi direncanakan tersedia pada tahun 2025.
James Riady, seorang tokoh terkemuka di dunia bisnis, berpendapat bahwa inisiatif pemerintah yang melibatkan dana sebesar Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan memberikan dampak signifikan dalam penyaluran perumahan. Ia percaya kuota FLPP ini bisa meningkat menjadi 500.000 hingga 700.000 unit jika program berjalan dengan baik.
Dari sudut pandang James, langkah-langkah pemerintah sangat mendukung peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Ini menjadi peluang baik untuk mewujudkan impian banyak orang yang ingin memiliki hunian yang layak.
Baca Juga:
Meningkatnya Pendanaan untuk Sektor Perumahan di Era Saat Ini
Prospek positif untuk sektor perumahan juga diasah oleh sinyal dari Rosan Roeslani, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), terkait penambahan pendanaan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk perumahan. Rosan menyampaikan bahwa pada tahun 2026, merencanakan alokasi baru bagi KUR perumahan menjadi prioritas utama mereka.
Tahun ini, alokasi KUR perumahan sudah mencapai Rp 130 triliun. Pendanaan tersebut diharapkan dapat diserap dengan baik, yang akan menjadi indikator untuk kemungkinan perluasan alokasi di tahun mendatang.
Rosan menambahkan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, akan bertanggung jawab dalam implementasi program tersebut. Tindakan kolaboratif ini bertujuan untuk memastikan penyaluran dana dalam program perumahan dapat berjalan dengan lancar dan menguntungkan semua pihak terkait.
Baca Juga:
Keterkaitan Antara KUR dan Program FLPP yang Ada
Kedua program, FLPP dan KUR, saling melengkapi dalam menangani masalah perumahan di Indonesia. KUR diharapkan tidak hanya memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat tetapi juga akan menjadi pengungkit bagi pertumbuhan pembangunan infrastruktur berbasis perumahan yang lebih luas.
Rosan berharap, jika ternyata pelaksanaan tahun ini berjalan dengan baik, maka pada tahun depan dapat dilakukan review untuk menambah jumlah alokasi. Dengan kata lain, keberhasilan saat ini bisa mengantarkan lebih banyak kebijakan ke depan.
Dia menekankan bahwa penyerapan dana KUR yang optimal sangat penting dalam menentukan kesuksesan sektor perumahan. Beberapa langkah strategis perlu dilakukan agar pemerintah dapat memastikan KUR dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga:
Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pembiayaan Perumahan
Pemerintah memiliki peran sentral dalam memfasilitasi dan mendukung kebijakan yang mendorong pembangunan perumahan di Indonesia. Melalui penyediaan dana dan kebijakan yang mendukung, pemerintah bisa mempercepat proses pembangunan rumah bagi masyarakat.
Rencana jangka panjang yang diadakan oleh pemerintah harus disusun untuk meyakinkan berbagai pemangku kepentingan terkait, mulai dari pengembang, bank, hingga masyarakat. Kerjasama dan komunikasi yang baik antar semua pihak akan membuat tujuan tersebut lebih realistis.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mengantisipasi tantangan seperti inflasi dan perubahan pasar yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penyerapan dana FLPP dan KUR harus dipantau secara terus-menerus.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
