Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Disparitas Harga Antar Daerah Menurun ke 10,25%

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mengelola sektor perdagangan selama satu tahun terakhir. Kementerian Perdagangan (Kemendag) berfokus untuk rendahnya disparitas harga barang kebutuhan pokok antar daerah, yang berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Antara Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Kemendag mencatat keberhasilan dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok melalui penguatan Sistem Pemantauan Harga Pasar (SP2KP). Sistem ini berhasil menjangkau 544 pasar yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di Indonesia.

Melalui program perdagangan antarwilayah, disparitas harga antar daerah mengalami penurunan yang signifikan. Secara khusus, angka disparitas harga tercatat 10,25 persen pada tahun 2024, menurun dari angka 14,25 persen pada tahun 2014, menunjukkan perbaikan yang nyata dalam distribusi barang.

Upaya Melindungi Industri Nasional Secara Optimal

Dalam upaya melindungi industri nasional, Kemendag terus memperkuat berbagai instrumen yang ada. Kebijakan yang diterapkan mencakup Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), serta bea masuk imbalan pada produk impor yang mengganggu industri di dalam negeri.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan pentingnya menjaga perdagangan yang adil bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menyatakan bahwa pengamanan pasar domestik tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, namun juga memastikan keberpihakan pada produk lokal yang berdaulat di negeri sendiri.

Dengan langkah tersebut, Kemendag berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri dalam negeri. Semua kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor yang seringkali merugikan pelaku usaha lokal.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Inovasi dan Kerjasama

Salah satu inisiatif strategis yang diluncurkan adalah kampanye “Bangga Buatan Indonesia”. Kampanye ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri di kalangan masyarakat. Harapannya, dengan semakin banyaknya dukungan untuk produk lokal, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat secara berkelanjutan.

Selain itu, Kemendag meluncurkan program Belanja di Indonesia Aja (BINA) dan Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL) guna mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyokong produk lokal. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.

Inovasi terus digenjot dalam pendekatan dan produk yang ditawarkan, dengan harapan konsumen akan lebih memilih barang lokal daripada barang impor. Kerjasama antar pelaku usaha juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang sehat untuk industri dalam negeri.

Proses Kasus Safeguard dan Antidumping yang Efektif

Dalam menjaga stabilitas sektor strategis nasional, Kemendag mencatat sejumlah kasus safeguard dan antidumping. Hingga tahun 2025, terdapat sepuluh kasus safeguard dan tiga belas kasus antidumping yang sedang dalam proses untuk melindungi kepentingan industri domestik.

Terdapat juga beberapa kasus yang telah ditindaklanjuti, termasuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait langkah-langkah perlindungan tersebut. Ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam melindungi industri nasional dari praktik perdagangan yang merugikan.

Tindakan tegas terhadap barang impor ilegal juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku yang mencoba mengganggu industri dalam negeri. Melalui upaya ini, Kemendag berharap masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang pro-industri.

Pentingnya Perlindungan Konsumen dalam Kebijakan Perdagangan

Kemendag tidak hanya berfokus pada perlindungan industri, tetapi juga pada perlindungan konsumen. Melalui berbagai penindakan terhadap barang impor ilegal, total nilai barang yang berhasil diamankan mencapai Rp 156,9 miliar. Ini adalah langkah yang sangat signifikan untuk menjaga kepentingan konsumen di pasar dalam negeri.

Dengan adanya kebijakan perlindungan ini, diharapkan konsumen akan semakin teredukasi mengenai pentingnya memilih produk yang legal dan sesuai standar. Tindakan ini juga mendukung upaya menciptakan pasar yang lebih sehat dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, gabungan antara kebijakan perlindungan industri dan konsumen menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui langkah-langkah tersebut, Kemendag berupaya untuk mewujudkan perdagangan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.