Bencana Sumatra Penuhi Indikator Status Nasional Menurut Komnas HAM Aceh
Daftar isi:
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Sekretariat Aceh melaporkan bahwa bencana hidrometeorologi, berupa banjir bandang dan longsor yang terjadi secara sporadis di provinsi Sumatra, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November lalu, telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Proses penanggulangan pascabencana, termasuk membuka akses ke titik-titik terisolasi dan upaya pencarian korban, terus berlangsung hingga saat ini di berbagai daerah terdampak.
Status tanggap darurat bencana masih berlaku di daerah tersebut, meskipun bantuan dari pemerintah pusat terus mengalir dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Sekretariat Komnas HAM Aceh, Sepriady Utama, menjelaskan bahwa penetapan status ini mengikuti ketentuan dalam undang-undang nasional yang mengatur tentang penanggulangan bencana.
Dalam Pasal 7 ayat (2) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat indikator-indikator yang menentukan status bencana tersebut, seperti jumlah korban, kerugian harta benda, serta kerusakan pada infrastruktur. Jika kriteria ini terpenuhi, bencana dapat ditetapkan sebagai bencana nasional, yang mana memiliki konsekuensi signifikan terhadap upaya penanggulangan dan rehabilitasi.
Baca Juga:
Analisis Dampak Bencana Hidrometeorologi di Tiga Provinsi
Sepriady menekankan bahwa penetapan status bencana nasional adalah langkah penting yang harus diambil secepatnya. Masyarakat di tiga provinsi tersebut sudah mengalami dampak yang cukup besar, termasuk hilangnya tempat tinggal, akses air bersih, dan layanan kesehatan. Infrastruktur penting seperti jembatan, jalan, dan jaringan telekomunikasi juga mengalami kerusakan parah.
Dampak sosial ekonomi dari bencana ini tak bisa diabaikan. Banyak keluarga terpaksa hidup dalam kondisi pengungsian yang sangat terbatas. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa pemenuhan hak-hak dasar warga tetap menjadi prioritas utama dalam proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Serangkaian kegiatan pengamatan situasi bencana telah dilakukan oleh Komnas HAM di berbagai daerah seperti Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen, yang termasuk dalam kategori terdampak berat. Fokus dari pengamatan tersebut adalah untuk memahami kondisi penyintas, terutama kelompok rentan yang paling membutuhkan perhatian dalam situasi darurat seperti ini.
Baca Juga:
Peran Organisasi Kemanusiaan dalam Penanganan Bencana
Komnas HAM mengakui bahwa semua pengungsi internal menurut prinsip yang dikeluarkan oleh Kantor PBB Urusan Kemanusiaan memiliki hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, termasuk akses terhadap bahan pangan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Hal ini menegaskan pentingnya peran berbagai organisasi kemanusiaan internasional dalam mendukung pemenuhan hak-hak ini.
Pemerintah memiliki kewajiban dalam menyediakan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi, tetapi organisasi kemanusiaan internasional juga harus diizinkan untuk berperan serta. Tawaran bantuan dari organisasi tersebut tidak boleh dianggap sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri, melainkan sebagai dukungan dalam situasi yang memerlukan intervensi cepat.
Sepriady juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu membuka akses bagi bantuan kemanusiaan. Semua pihak yang berkepentingan harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa jalur akses untuk bantuan tetap terbuka dan efisien, sehingga bantuan dapat segera diterima oleh mereka yang terdampak.
Baca Juga:
Pentingnya Pembentukan Badan Ad Hoc untuk Rehabilitasi
Sepriady menegaskan perlunya membentuk badan ad hoc atau satuan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi guna mempercepat pemulihan pascabencana. Badan ini diharapkan dapat mengkoordinasikan semua upaya pemulihan termasuk pembangunan infrastruktur, rumah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Keterlibatan berbagai lembaga dan departemen pemerintah juga sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas proses ini.
Dengan langkah-langkah konkret dan terkoordinasi, diharapkan situasi kehidupan masyarakat dapat segera kembali normal. Agar semua inisiatif berjalan optimal, upaya ini juga harus melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Tanggapan pemerintah terkait bencana ini pun beragam. Dalam rapat kabinet paripurna, beberapa pejabat tinggi pemerintah memperdebatkan alasan untuk tidak segera menetapkan status bencana nasional dan menolak bantuan internasional. Mereka menegaskan bahwa situasi terkendali dan prioritas utama adalah menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat.
Baca Juga:
Dalam mendengarkan aspirasi dan kritik dari masyarakat, pemerintah juga harus tetap menjaga integritas dan efisiensi dalam mengelola bencana ini. Penanganan yang baik terhadap bencana dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kolaborasi di antara lembaga-lembaga yang terlibat.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
