Dorong MBG Libatkan Lebih Banyak UMKM untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi
Daftar isi:
Program Makan Bergizi Sehat (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dianggap sebagai solusi yang tepat untuk menangani ketimpangan pendapatan yang tinggi di Indonesia. Menurut para ahli, program ini memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Didin S Damanhuri, mengungkapkan bahwa keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat penting dalam pelaksanaan program ini. Dengan melibatkan UMKM, diharapkan MBG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan membuat perbaikan yang nyata dalam kesejahteraan mereka.
Didin juga menekankan perlunya arahan yang lebih jelas dari pemerintah terkait pelibatan UMKM dalam program MBG. Hal ini penting agar cita-cita untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai lebih efektif.
Baca Juga:
Signifikansi Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
Keterlibatan UMKM dalam program MBG merupakan salah satu langkah strategis untuk memeratakan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat. Dengan memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM, program ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Didin mengusulkan agar pelaksanaan MBG harus memprioritaskan sejumlah sektor vital yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kontribusi dari UMKM dalam aspek penyediaan gizi yang seimbang dapat menjadi jembatan untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat, terutama dalam hal stunting.
Di samping itu, ia juga menyebutkan perlunya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang lebih baik untuk mempermudah akses UMKM ke pasar. Hal ini penting agar mereka dapat berperan aktif dan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai agen perubahan.
Baca Juga:
Apresiasi Terhadap Program Swasembada Pangan
Selain MBG, program swasembada pangan juga sangat penting untuk dicermati. Dengan menargetkan swasembada, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian pangan nasional.
Didin juga mendorong pemerintah untuk memanfaatkan dana sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank-bank BUMN secara optimal. Penyaluran dana ini sebaiknya difokuskan pada pengembangan UMKM dan sektor pertanian untuk mendorong swasembada pangan yang berkelanjutan.
Pengembangan UMKM di sektor pertanian juga harus didukung dengan pelatihan dan akses terhadap teknologi pertanian terbaru. Tujuannya adalah agar petani dapat melakukan produksi yang lebih efisien dan berkualitas, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Baca Juga:
Strategi Efektif dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat
Untuk mencapai kesejahteraan rakyat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan bagi petani menjadi langkah yang mutlak diperlukan. Para petani yang terlatih akan menjadi pilar utama dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan pemerintah.
Didin menekankan pentingnya implementasi program Food Estate yang harus memfokuskan perhatian pada pengembangan kapasitas petani. Melalui pelatihan dan pendampingan, diharapkan para petani dapat mengoptimalkan lahan yang mereka miliki, bahkan dalam kondisi yang terbatas.
Konsolidasi lahan juga diusulkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan. Dengan pengelolaan yang baik, petani dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan yang sering menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
