Dugaan Mark Up Whoosh Era Jokowi, Mahfud MD Bersiap untuk Diperiksa
Daftar isi:
Isu mengenai dugaan mark up dalam pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, kembali mencuat. Sejumlah pihak, termasuk mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh KPK terkait perkara ini.
Mahfud menambahkan bahwa ia akan hadir jika dipanggil oleh KPK. Namun, ia menilai tidak ada keperluan untuk membuat laporan resmi kepada KPK tentang isu tersebut.
“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi untuk membuat laporan, itu sia-sia,” ujarnya ketika ditemui di Keraton Yogyakarta, menegaskan sikapnya terhadap proses hukum yang berlaku.
Dugaan Korupsi dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kasus pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang menimbulkan banyak pertanyaan, telah menjadi sorotan publik. Dugaan mark up dalam proyek tersebut terasa semakin kuat setelah pernyataan Mahfud yang merujuk pada penggelembungan biaya.
Beliau juga menyebutkan bahwa masalah ini seharusnya sudah diketahui oleh KPK. Sebab, isu ini bukanlah hal baru dan telah ramai dibicarakan sebelum ia menyampaikannya di media sosial.
“Saya melaporkan hal ini karena sudah ramai di publik sebelumnya,” jelas Mahfud, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam publikasi proyek besar seperti ini.
Respons KPK Terhadap Isu Dugaan Ini
KPK telah merespons pernyataan Mahfud dengan mendorongnya untuk membuat laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum tersebut bersikap proaktif dalam menangani laporan dari masyarakat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa mereka akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Ia menambahkan bahwa lembaganya berkomitmen untuk selalu transparan dalam menyikapi dugaan korupsi, termasuk dalam kasus Whoosh ini.
Namun, Mahfud menekankan bahwa ia merasa KPK seharusnya sudah memiliki informasi yang cukup mengenai dugaan ini. “Ada banyak individu yang lebih dulu berbicara tentang masalah ini,” ungkapnya.
Pentingnya Keterbukaan dan Akuntabilitas Dalam Proyek Publik
Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengadaan proyek pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik. Proyek besar seperti kereta cepat Jakarta-Bandung harus diawasi secara ketat agar tidak ada penyimpangan yang merugikan negara.
Pernyataan Mahfud mengenai perbandingan biaya proyek ini dengan biaya serupa di China mencerminkan betapa pentingnya transparansi dalam penentuan anggaran. Jika dibandingkan, biaya satu kilometer kereta Whoosh terhitung jauh lebih tinggi.
“Biaya satu kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17-18 juta dolar AS,” ungkapnya, menunjukkan potensi kerugian negara yang sangat besar jika dugaan ini terbukti benar.
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join now








