Istana Akui Maraknya Keracunan MBG karena SPPG Tidak Patuh pada Prosedur

Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia baru-baru ini mengakui bahwa banyak insiden keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis disebabkan oleh tidak dipatuhinya prosedur yang berlaku oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pernyataan ini mencuat setelah sejumlah laporan mengenai penyebaran kasus keracunan di berbagai lokasi di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pentingnya evaluasi program agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dia juga menambahkan bahwa data menunjukkan hampir semua insiden terjadi karena kelalaian dalam menerapkan prosedur yang tepat.

Kementerian berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan yang ada guna meningkatkan kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis. Ke depan, pemerintah berencana mengantisipasi potensi masalah melalui revisi prosedur yang ada.

Baca Juga:

Hashim Ungkap Prabowo Diketahui Ditawarkan Suap Rp16,5 Triliun

Evaluasi dan Penyelesaian Masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah telah merespons laporan mengenai kasus keracunan dengan serius. Dalam sebuah rapat kerja, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa terdapat 6.517 orang yang menjadi korban keracunan sejak peluncuran program ini pada bulan Januari tahun 2025.

Dadan mencatat bahwa jumlah kasus keracunan paling banyak terjadi di Pulau Jawa, dengan total 45 laporan. Dia memberikan statistik yang mendetail tentang kejadian gangguan pencernaan yang terjadi dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Data menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juli 2025, tercatat 24 kasus keracunan, sementara pada bulan Agustus hingga awal September terdapat 51 kasus tambahan. Ini menandakan bahwa jumlah insiden meningkat secara signifikan dalam waktu singkat.

Baca Juga:

Empat Orang di Bone Dibebaskan Setelah Barang Bukti Sabu Ternyata Adalah Garam

Penyebab dan Dampak Keracunan dari Program Makan Bergizi Gratis

Salah satu faktor utama yang diidentifikasi dalam kasus keracunan ini adalah ketidakpatuhan terhadap standar kebersihan dalam penyediaan makanan. Jika prosedur pengolahan dan penyajian tidak diikuti, risiko keracunan makanan menjadi sangat tinggi.

Dalam rincian lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa dari total 75 kasus keracunan, terdapat sebaran korban yang bervariasi di setiap wilayah. Dorongan untuk memperbaiki sistem telah menjadi prioritas bagi pemerintah.

Secara rinci, korban keracunan tersebut terdiri dari 1.307 orang yang menderita di wilayah Sumatera, 4.207 orang di Pulau Jawa, dan 1.003 orang di bagian timur Indonesia. Penyebaran tersebut memperlihatkan perlunya perhatian lebih lanjut dari pemerintah.

Baca Juga:

Gagal Memahami Pasal 33 UUD

Langkah Pemerintah untuk Memperbaiki Program Kesehatan Publik

Dalam rangka mencegah terulangnya masalah ini, pemerintah berkomitmen untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program. Penegakan aturan kesehatan dan keselamatan makanan akan ditekankan untuk menjamin kualitas program Makan Bergizi Gratis.

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang teridentifikasi. Langkah-langkah pembenahan juga mencakup pelatihan ulang bagi tenaga pelayanan yang terlibat dalam program tersebut.

Secara keseluruhan, pemerintah berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kesehatan publik. Penting untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan aman dan bergizi bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.

Baca Juga:

Prabowo Rayakan Ulang Tahun, Anies dan Mensesneg Ucapkan Doa