RI Rebut Kursi Presiden Dewan HAM PBB untuk Tangani Masalah Venezuela

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa Indonesia kini akan memimpin Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pidatonya, dia menekankan pentingnya peran Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan global, termasuk situasi di Venezuela.

Pernyataan tersebut disampaikan selama acara Serah Terima Aset Rampasan Negara dari KPK di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan. Menurut Pigai, ini adalah momen bersejarah bagi Indonesia sebagai negara yang bisa memimpin lembaga multilateral dunia untuk pertama kalinya.

“Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena Kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka,” tegas Pigai. Dia menambahkan bahwa pencapaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang berkomitmen untuk keadilan global.

Baca Juga:

Longsor di Manggarai Timur NTT dan Badung Bali Menewaskan Beberapa Korban Jiwa

Peran Indonesia dalam Dewan HAM PBB dan Tantangan Global

Pigai mengungkapkan bahwa posisinya di Dewan HAM PBB akan memungkinkan Indonesia untuk terlibat secara langsung dalam menyelesaikan isu-isu HAM yang krusial di penjuru dunia. Salah satu fokus awal adalah mengatasi kekacauan yang terjadi di Venezuela.

Dia menjelaskan bahwa situasi di Venezuela, yang semakin memburuk setelah penangkapan Presiden Nicholas Maduro, memerlukan perhatian dan kemampuan yang serius. Pigai percaya, pengalaman dan perspektif Indonesia dapat memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi tantangan tersebut.

Pigai menambahkan, “Sekjen PBB kini dijabat oleh orang Indonesia, yang akan memerlukan dukungan penuh dari dunia internasional untuk menangani krisis ini.” Keyakinannya pada kemampuan putra bangsa menjadi landasan dalam upaya tersebut.

Baca Juga:

Geledah Kantor Dana Syariah Indonesia oleh Bareskrim Terkait Kasus Penipuan

Langkah Strategis untuk Mewujudkan Perubahan

Menteri HAM berkomitmen untuk membawaIndonesia menduduki posisi kepemimpinan di Dewan HAM PBB. Dia menekankan perlunya kerjasama lintas kementerian untuk mencapai tujuan ini.

“Kami akan berupaya keras untuk memastikan kepemimpinan Dewan HAM PBB ada di tangan orang Indonesia,” ungkapnya. Menurutnya, langkah ini akan menjadi titik awal bagi Indonesia dalam merubah tatanan dunia.

Pigai percaya, dengan kepemimpinan yang tepat, Indonesia dapat menjadikan dunia lebih adil dan mengutamakan perlindungan HAM. Ini adalah langkah yang dianggapnya sangat penting untuk peradaban yang lebih baik di masa depan.

Baca Juga:

Polri di Bawah Kementerian Rentan Terhadap Intervensi Politik

Harapan untuk Masa Depan Kemanusiaan yang Lebih Baik

Pigai memiliki visi optimis bahwa kepemimpinan Indonesia dalam Dewan HAM PBB dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung HAM global. Dia menyatakan, “Kepemimpinan kami akan membawa perubahan signifikan yang akan dirasakan oleh masyarakat dunia.”

Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi sebagai pemimpin yang dapat menginspirasi negara-negara lain. Hal ini menjadi tujuan penting bagi Kementerian HAM dan seluruh pegiat HAM di Indonesia.

Dengan tekad dan komitmen, Pigai mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung langkah ini. Ia menegaskan, “Jangan tunggu 2045 untuk memimpin dunia, hari ini kita mulai menciptakan peradaban yang lebih baik.” Ini adalah harapan yang patut diperjuangkan dan dijadikan cita-cita bersama.

Baca Juga:

Pemeriksaan Tiga Tersangka Kasus Ijazah Hari Ini