Aksi Demo Guru Madrasah di Istana pada 30 Oktober dan Respons Kemenag
Daftar isi:
Ribuan guru madrasah dari berbagai daerah akan melaksanakan aksi demonstrasi serentak dengan tajuk Seruan Aksi Nasional. Aksi ini diharapkan dapat membawa perhatian pemerintah terhadap nasib guru honorer, terutama yang bekerja di sekolah swasta, yang mulai terlupakan dalam kebijakan pendidikan yang ada.
Aksi ini merupakan langkah nyata untuk menyuarakan aspirasi dan harapan para guru yang memberikan dedikasi tinggi dalam mengajar. Mereka ingin memastikan bahwa suara dan kepentingan mereka diperhatikan oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk pemerintah.
Ketua PW-PGMNI Jawa Timur, Muhammad Ali Muhsin, menegaskan bahwa tujuan dari aksi ini adalah untuk mendorong pemerintah agar lebih peduli terhadap nasib guru madrasah. Terutama di era saat ini, banyak kebijakan yang dianggap belum memihak kepada kesejahteraan guru, khususnya di sektor swasta.
Baca Juga:
Aksi Demonstrasi dan Harapan Para Guru Madrasah
Aksi yang direncanakan akan berlangsung di berbagai lokasi strategis, seperti Istana Presiden dan Kementerian Agama, menjadi momen penting bagi guru-guru madrasah. Mereka percaya bahwa dengan mengumpulkan suara, pemerintah akan lebih mendengarkan dan mempertimbangkan nasib mereka.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2025, dan diharapkan akan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh daerah. Melalui aksi ini, para guru berharap untuk mencapai titik terang dalam pembicaraan mengenai kesejahteraan mereka.
Beberapa tuntutan utama yang akan diangkat dalam aksi ini mencakup pengangkatan guru inpassing madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka juga meminta diakuinya masa kerja inpassing serta pembayaran tunjangan profesi yang masih tertunda.
Baca Juga:
Permintaan dan Tuntutan dari Guru Madrasah
Para guru madrasah telah merumuskan sejumlah tuntutan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Mereka meminta agar kebijakan pemerintah lebih komprehensif dan termasuk semua aspek yang memengaruhi nasib mereka di lapangan.
Selain pengangkatan PPPK, para guru juga meminta agar masa kerja inpassing mereka diakui dan mendapatkan tunjangan profesi dengan tepat waktu. Ini menjadi fokus utama dalam aksi yang akan dilakukan untuk memastikan keadilan bagi semua guru madrasah.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al Asyhar, menanggapi rencana aksi tersebut dengan pengakuan bahwa belum semua guru mengikuti program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dia juga berharap agar lebih banyak guru dapat memperoleh posisi PPPK di masa depan.
Baca Juga:
Menjawab Tantangan dalam Pendidikan dan Sertifikasi
Thobib menyatakan bahwa hingga saat ini baru sekitar 50 persen guru yang mengikuti PPG, dan dia berharap dalam waktu dekat lebih banyak yang bisa bergabung. Program ini diharapkan menjadi jembatan menuju peningkatan kesejahteraan bagi guru-guru yang berdedikasi.
Kepala Bagian Strategi Komunikasi dan Hubungan Kelembagaan Kemenag, Moh Khoeron, menambahkan bahwa PPG bukan hanya sekadar pelatihan. Melainkan, ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Kegiatan sertifikasi dan pelatihan bagi guru adalah salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Melalui PPG, pemerintah berharap bisa memberikan tunjangan profesi secara tepat sasaran dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Baca Juga:
Join channel telegram websitekami.com agar tidak ketinggalan berita loker terbaru lainnya
Join nowArtikel Terkait
